Gernhard Matthew Panjaitan dan Gisyel Lamora Panjaitan

Gernhard Matthew Panjaitan 

dan 

Gisyel Lamora Panjaitan

Bersama Keluarga berenang di Kolam Renang Modernland Tangerang

Bersama Keluarga berenang di Kolam Renang Modernland Tangerang

Bersama Keluarga berenang di Kolam Renang Modernland Tangerang

Bersama Keluarga berenang di Kolam Renang Modernland Tangerang

Bersama Keluarga Berenang di Kolam Renang Modernland Tangerang

Bersama Keluarga berenang di Kolam Renang Modernland Tangerang

Ahok Minta Maaf pada Warga Jakarta Atas Tontonan Politik Lucu Terkait APBD

Jakarta - Perseteruan APBD 2015 antara Pemprov dan DPRD DKI hingga kini masih memanas. Sadar akan kekacauan ini meresahkan masyarakat luas, Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meminta maaf.

"Saya pikir kami minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini, tapi mau nggak mau kami tempuh karena banyak SKPD jadi korban," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2015).

"Mereka (DPRD) mengajukan hak angket. Parpol yang mendukung hak angket sebetulnya mendukung APBD versi DKI dalam hal ini," lanjutnya.

Ahok berkali-kali menegaskan daripada dirinya meloloskan sekaligus mengeksekusikan 'anggaran siluman' sebesar Rp 12,1 triliun, dirinya lebih baik dipecat dari DKI 1. Suami Veronica Tan itu tidak rela apabila dirinya harus melihat silpa DKI kembali tinggi seperti tahun 2014 lalu, padahal banyak warga yang membutuhkannya.

"Jadi masa saya mesti men-silpakan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya itu saya pakai buat bikin rusun. Ini yang saya menolak. Makanya bagi saya kalau memang saya harus dipecat atau dimasukkan ke dalam penjara saya rela daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun," tegas Ahok.

"Kami ada prosedur pembahasan. Justru tugas mereka kan pengawasan sebetulnya. Kalau tanda tangan KUA-PPS dengan kami sudah selesai, dia tinggal ngawasin kami makainya sesuai nggak bukan dia menyodorkan versi dia," sambungnya.

Oleh karenanya, dia pun meminta maaf kepada warga DKI. "Mohon maaf kepada warga DKI lihat tontonan politik seperti ini. Ini terpaksa kami lakukan untuk membela uang rakyat dengan risiko saya tersingkir," tutup mantan Bupati Belitung Timur itu.

 

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Dia pun mencontohkan salah satu 'penggelembungan' anggaran dalam APBD 2014 program Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyebut pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah.






Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) murka saat menemui 'dana siluman' dalam APBD 2015. Dia pun mencontohkan salah satu 'penggelembungan' anggaran dalam APBD 2014 program Dinas Pendidikan (Disdik) DKI.

Dana Siluman APBD Ahok Ingin PPATK Telusuri Pajak dan Gaya Hidup Anggota DPRD DKI Jakarta

Jakarta - Tidak hanya melaporkan dugaan 'dana siluman' APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga ingin PPATK turun tangan. Ia meminta PPATK ikut menelusuri aliran dana melalui pajak para anggota DPRD DKI Jakarta.

"Makanya saya kira harus dibawa ke hukum supaya ini terbuka, termasuk PPATK kami sudah minta melihat aliran dana," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2015).

"Mungkin semua anggota DPRD diperiksa pajaknya berapa, sama gaya hidupnya kan ada yang naik Range Rover, Mercedes, Lamborghini‎ dan punya jam tangan Richard Mille. Mereka bayar pajak berapa? Duitnya seperti apa?" ujar peraih Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 ini.

Dengan dilibatkannya PPATK, menurut Ahok, maka semua aliran dana dan gaya hidup anggota dewan tersebut dapat terbaca. Jika terbukti ada ketidakwajaran maka Ahok berharap dapat ditindaklanjuti segera.

"Nah, kalau Dirjen Pajak bisa teliti ini lagi bisa ketahuan ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikombinasi dengan PPATK. Jadi kelihatan itu, uangnya dari mana dan bayar pajak berapa. Jadi sekarang DPRD juga harus melaporkan LHKPN. Jadi ini menarik," kata Ahok.

Berkaca dari kekisruhan dirinya dengan DPRD saat ini soal munculnya 'anggaran siluman', Ahok berinisiatif agar sistem e-budgeting yang digagasnya bisa diterapkan secara nasional sehingga aliran dapat ditelisik secara lebih teliti lagi.

"Dengan cara seperti ini kita bisa teliti. Kalau Pak Presiden bisa bantu lebih baik lagi. Ini bukan soal Ahok, tapi mau nggak republik kita ini mulai tahun ini, ini titik tolak, semua APBD e-budgeting, APBN ada di e-budgeting semua orang bisa lihat siapa yang main masukin data dan kurangin data," ucapnya.

"Itu yang saya mau perjuangin sekarang. Jadi mereka semua cabut hak angket sekarang pun dari parpol saya tetap jalan. Ini bukan soal angket. Saya ingin DPRD-DPR tidak ada lagi siluman-siluman di semua APBD-APBN kita dengan e-budgeting," tutup Ahok.

Sistem e-budgeting yang dipakai Pemprov DKI Jakarta mengadopsi sistem yang dipakai Pemkot Surabaya, kota pertama di Indonesia yang menerapkan sistem informasi modern itu. Lewat e-budgeting terkuaklah bahwa terdapat dua versi RAPBD DKI Jakarta 2015 yaitu versi Pemprov dan versi DPRD.