Cerita kelihaian Bung Karno hadapi spionase asing

MERDEKA.COM. Menyikapi penyadapan Australia terhadap telepon selulernya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampaknya harus belajar banyak dari Bung Karno. Ponsel Bung Karno memang tidak pernah disadap (karena sampai matinya, alat komunikasi model begitu belum ada) tetapi sang proklamator menjadi orang yang sampai senjakala kekuasaannya selalu dimatai-matai asing, khususnya Amerika Serikat (AS).

Bahkan tuduhan bahwa Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) adalah puncak dari kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto, semakin jelas dengan adanya dokumen Central Intelligence Agency (CIA), agen rahasia AS. Telegram rahasia dari Kedubes AS di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri AS, sehari pasca-penerbitan Supersemar, menyatakan: "Indonesia baru saja melancarkan sebuah kudeta militer (military coup)."

Oleh kudeta merangkak, Bung Karno memang akhirnya jatuh dari kursi kekuasaannya. Namun, soal menghadapi spionase CIA, pemimpin besar revolusi itu jagonya.

Pernah pada 1958, saat pemberontakan PRRI/Permesta bergolak, Bung Karno menunjukkan kelihaiannya dalam mengelola konflik dengan AS akibat tertangkapnya Allen Lawrence Pope, agen CIA yang membantu para perongrong republik.

Pope tertangkap dalam usahanya mengebom armada gabungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan pesawat pembom B-26 Invader Auref (Angkatan Udara Revolusioner), tujuh mil lepas pantai Tanjung Alang, tak jauh dari Kota Ambon. Pemboman itu gagal. Pope berhasil ditembak jatuh, meski akhirnya selamat berkat parasut yang mengembang dan kemudian ditangkap tentara republik.

Tidak seperti agen CIA lain, dalam aksinya Pope sengaja membawa sejumlah identitas dalam pesawat. Pelanggaran prosedur CIA oleh Pope ini akhirnya yang justru memudahkan ABRI membuktikan bahwa ada Amerika di balik aksi sang mata-mata.

Tahu agennya tertangkap dalam keadaan tidak 'bersih', AS mulai cuci tangan agar tidak kehilangan muka dari Bung Karno, yang dikenal tidak berpihak ke Blok Timur maupun Barat. Semua cara dilakukan pemerintahan AS di bawah Presiden Eisenhower untuk membantah keterlibatan negaranya dalam spionase itu, meski semua bukti akhirnya berkata lain.

Melihat hal itu, Bung Karno justru memanfaatkan kondisi Amerika yang lagi gelagapan. Bung Karno bahkan menyebutkan adanya kemungkinan bantuan dari sukarelawan-sukarelawan penerbang Cina, musuh AS dan mencuatnya Perang Dunia III.

Gertakan Bung Karno itu terbukti ampuh. Washington akhirnya bersikap ramah terhadap republik. Dalam waktu lima hari, permintaan Indonesia agar dapat mengimpor beras dengan pembayaran rupiah, disetujui.

Tidak hanya itu, bola politik pun benar-benar dimainkan oleh Bung Karno. Penahanan Pope bahkan diulur untuk mendapatkan manfaat keramahtamahan diplomasi AS.

Hasilnya, embargo senjata terhadap republik dicabut. Kemudian, AS juga segera menyetujui pembelian senjata juga berbagai suku cadang yang dibutuhkan ABRI termasuk suku cadang pesawat terbang AURI. Seketika itu juga dukungan AS terhadap pemberontak PRRI/Permesta dihapuskan.

Yang tak kalah menarik dari kisah Pope ini adalah ucapan si penerbang ketika dia ditangkap: "Biasanya negara saya menang, tapi kali ini kalian menang."

'Menang' selalu ada di halaman depan kamus Bung Karno. Lalu, bisakah Presiden SBY menang melawan spionase asing (Australia) yang telah menyadapnya?

(Dari berbagai sumber)

Saat Disadap SBY Pakai Nokia, Boediono BlackBerry

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pejabat negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disadap Australia pada pertengahan 2009 lalu. Presiden bahkan disadap selama 15 hari.

Laporan penyadapan itu pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Laporan juga menyebutkan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Selain SBY, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan wakil presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri. Kesemua laporan itu berdasarkan pada bocoran dokumen dari mantan intelijen AS, Edward Snowden.
Dalam dokumen rahasia yang bocor tak cuma disebut daftar pejabat tinggi Indonesia yang menjadi target penyadapan, tapi juga tipe telepon genggam mereka. Media Australia, abc.net.au merilis isi dari dokumen-dokumen rahasia yang bocor tersebut.
Pada salah satu slide dokumen tertulis judul "Indonesian President Voice Intercept'"  tertanggal Agustus 2009. Slide lainnya berjudul "IA Leadership Targets + Handsets". Slide terakhir ini berisi daftar nama pejabat tinggi lengkap dengan ponsel yang digunakan saat itu.
SBY, misalnya, disebut menggunakan ponsel merek Nokia jenis E90-1. Begitu pula Ani Yudhoyono yang menggunakan telepon merek yang sama. Di bawah keduanya disebut Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Boediono disebut menggunakan Blackberry Bold 9000, sedangkan JK ditulis menggunakan Samsung SGH-Z370.
Dokumen itu juga menyebutkan penyadapan dilakukan terhadap rekaman panggilan telepon atau Call Data Records Presiden SBY dan para pejabat. CDR mencatat nomor telepon yang dihubungi dan menghubungi Presiden SBY. Pada slide "Indonesian President Voice Intercept", misalnya, ada telepon dari Thailand ke ponsel Presiden SBY. Namun panggilan tersebut tak berlangsung lama, hanya 1 menit. Intelijen Australia pun memutuskan tak menyadap isi percakapan.

YR

Jokowi Akui Banyak Tekanan Setelah Namanya Melejit Jadi Capres

 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui mendapat banyak masukan, bahkan tekanan dari berbagai pihak setelah namanya melejit terkait hasil survei sejumlah lembaga survei yang memposisikan dirinya sebagai calon presiden yang populer.
"Ya banyak yang menekan untuk bekerja lebih giat lagi," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Bahkan, pria yang akrab disapa Jokowi ini mendapat tekanan juga dari internal partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar fokus membenahi ibukota yang penuh dengan persoalan.
Terkait hasil survei baru-baru ini yang memposisikan dirinya di peringkat teratas dengan hasil survei 45,8 persen, Jokowi menegaskan kembali tidak memikirkan hal itu. Ia tetap fokus membenahi Jakarta dan menjalankan sejumlah program yang akan dilaksanakan.

"Saya tidak pernah mikir survei-survei. Mikirnya ganti pasar-pasar rakyat. Ganti mikir night market untuk PKL," ucap Jokowi.

Terkait ada sinyal bahwa dirinya nanti akan dicalonkan sebagai capres dari PDIP, Jokowi tetap konsisten enggan berkomentar soal politik.

"Cawapres atau capres, survei-survei. Ini ngurus PKL. Ngurus rakyat saja masih pusing. Wilayah politik tolong ditanyakan kepada DPP atau Ibu Ketua Umum," tutur Jokowi.

Jokowi Mulai Tanggapi Serius Desakan Nyapres

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mulai serius menanggapi desakan agar maju dalam pemilihan presiden 2014. Desakan ini semakin kuat di dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Ancol, Jakarta Utara. Banyak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP yang meminta mantan Wali Kota Solo ini maju.

T
Jokowi, sapaan akrab mantan Wali Kota Solo ini, biasanya mengelak jika ditanya soal pencalonan dirinya. Jawaban yang sering meluncur adalah "Saya masih ngurusin Jakarta" atau "Ini saya mikirin Waduk Ria Rio saja pusing".

Saat kembali dicecar pertanyaan serupa oleh wartawan pada Ahad, 8 September 2013 pagi di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jokowi menjawab, "Saya tunggu rekomendasi DPD." Dia mengatakan akan menunggu rekomendasi yang ditelurkan dalam rakernas.

Rekomendasi ini, menurut Jokowi, akan dibahas baru disimpulkan dalam keputusan dan sikap partai. Sebab, domain pembahasan rekomendasi ada di tangan DPD dan peserta rakernas serta pengurus pusat. Menurut alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tersebut, saat ini ranah kerja dia masih mengurusi Jakarta.


Berikut pandangan masing-masing kelompok DPD yang dibacakan di depan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Pandangan ini terkait sikap mereka soal pencalonan Jokowi dan Megawati.


1. Kelompok Sumatera bagian utara menginginkan agar Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Kelompok ini juga ingin agar penetapan ini dilakukan sebelum pemilu legislatif, yakni bertepatan dengan ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari 2014.


2. Kelompok Sumatera bagian selatan menginginkan Jokowi ditetapkan sebagai calon presiden. Kelompok ini beralasan mencermati dinamika politik yang menginginkan Jokowi sebagai calon presiden.


3. Kelompok DKI, Jawa Barat dan Banten. Kelompok ini menyerahkan sepenuhnya kepada Megawati untuk menentukan calon presiden. Mereka juga mencermati perkembangan elektabilitas Jokowi.


4. Kelompok Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Kelompok ini tidak secara tegas mengusulkan Jokowi karena menyebut nama Megawati. Namun, kelompok menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum. "Namun, arahnya sepertinya kepada Jokowi," kata Hartono.


5. Kelompok Bali, NTB dan NTT. Kelompok ini menyerahkan sepenuhnya kepada ketua umum untuk penetapan calon presiden.


6. Kelompok Kalimantan mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden.


7. Kelompok Sulawesi mengusulkan nama Jokowi sebagai calon presiden.


8. Kelompok Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara) tidak spesifik mengusulkan satu nama, tapi menyebut nama Jokowi dan Puan untuk dicermati.


SYAILENDRA/WAYAN AGUS PURNOMO