Warga Aceh Terus Kumpulkan Koin untuk Australia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga Nanggroe Aceh Darrusalam telah mulai melakukan gerakan mengumpulkan koin untuk membayar kembali bantuan dari Australia bagi korban Tsunami. Kemarahan mereka juga dilampiaskan melalui tagar Twitter #KoinUntukAustralia.
Dilansir dari The Guardian, reaksi kemarahan warga Aceh ini disebabkan pernyataan provokatif dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Dia menyinggung bantuan Australia untuk tsunami ketika meminta hukuman mati dua warganya tidak dikabulkan Indonesia.

Seorang netizen, Nikita Paradia memposting foto koin 1.000 rupiah diselembar kertas dan menulis 'Apakah itu cukup? Tolong Sebutkan rekening bank anda, Tuan Tony Abbott'.
Abbott mengatakan, Indonesia harus memberhentikan hukuman terhadap dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan (31 tahun) dan Myuran Sukumuran (33 tahun). Dia menyarankan bahwa Indonesia harus membalas bantuan Tsunami Aceh sebesar satu milyar dollar.

Seorang warga Aceh Dina Handayani (27) mengatakan, Perdana Menteri Australia harus malu dengan komentarnya. Mereka juga dengan senang hati akan mengembalikan uang darinya.
"Kami tidak pernah meminta bantuan mereka, mereka menawarkan kepada kami sebagai sopan santun," ujar Dina.
Seorang mahasiswa pascasarjana asal Aceh, Burhanuddin Alkhairy (26) mengatakan, teman-temannya yang memulai tagar twitter sebagai cara agar pesan mereka sampai pada PM Australia. Alkhairy menyesalkan Abbott menghubungkan bantuan tsunami dengan hukuman mati pengedar narkoba. Menurutnya ini adalah dua hal yang berbeda.

Alkhairy mengatakan, warga Aceh marah karena Abbott menjanjikan bantuan Tsunami Aceh sesuai kondisi dan berlaku surut. Terkait tagar itu, kelompoknya tidak pernah benar-benar mengumpulkan koin.
Tetapi aksi ini telah menginspirasi orang lain untuk melakukannya. Sekelompok Organisasi Mahasiswa Muslim, Jumat (20/2) telah mendirikan pos di jalan utama untuk mengumpulkan sumbangan.
Pengumpulan koin juga berlanjut pada Sabtu (21/2) oleh para relawan dengan sebuah kotak bergambar bendera Australia di pinggir jalan. Gerakan pengumpulan ini dinilai harus dilakukan dengan serius dan dikirimkan langsung pada Abbott.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi mengatakan, pihaknya tidak menanggapi pernyataan yang emosional seperti ancaman. Indonesia telah memberlakukan hukuman mati karena sesuai hukum internasional sebagai bagian dari negara darurat narkoba.

Mantan Wamen Rudi Rubiandini Ditangkap Tangan KPK

 

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menangkap tangan pejabat yang disangka menerima suap. Kali ini yang ditangkap oleh KPK adalah mantan wakil menteri Energi dan Sumber Daya Rudi Rubiandini ditangkap di rumahnya jalan Brawijaya, Jakarta pada Selasa 13 Agustus 2013 pukul 22.30. Rudi saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. membenarkan keterangan tersebut. "Ada tiga orang yang ditangkap. Yakni R dan S serta E. Kedua orang itu dari swasta," katanya saat ditelepon wartawan. Johan menjelaskan status ketiga orang itu masih terperiksa belum tersangka.

Saat ditangkap tak ada perlawanan sedikit pun. Dalam tayangan yang disiarkan Metro TV Rudi dengan mengenakan baju berlengan pendek warna putih tampak tersenyum kepada para penangkapnya. Rudi disangka menerima suap sebanyak dua kali, yakni US$ 300 ribu pada bulan Ramadan dan US$ 400 ribu setelah Lebaran. Totalnya US$ 700 ribu. Uang ini dari sebuah perusahaan asing.

Penyidik KPK juga menahan beberapa orang lainnya. Di antaranya adalah sopir Rudi Rubiandini. Dalam penangkapan itu KPK juga memboyong tas hitam, motor sejumlah kardus dan motor gede BMW.
Dosen teladan ITB ini diangkat menjadi Ketua SKK Migas awal tahun ini. Dia dianggap mumpuni di bidangnya Rudi tiba di KPK pukul 01.20 WIB dan langsung diperiksa intensif.

Dimana Kepastian Hukum ?

Press Release KontraS Untuk Kasus HKBP Filadelfia

Tuesday, 08 May 2012

• 
• 
• 

Kasus pelarangan beribadah suatu umat beragama dan pelanggaran HAM masih saja terus bergulir di Bumi Pancasila ini. Massa intoleran masih tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Apakah harus menunggu musim kemarau untuk mematikan jamur tersebut? Semoga Press Release dari KontraS ini sebagai tanda awal "musim kemarau." Baca Press Releasenya di sini.

Reuni Fakultas Hukum Unversitas Syiah Kuala Banda Aceh

Reuni Alumni Fakultas Hukum di Jakarta Kantor Hukum Aldhi, 20 tahun lebih berpisah, sungguh luar biasa bisa kembali bertemu dalam suasana yang berbeda.

Reuni Fakultas Hukum Unsyiah di Jakarta

Inilah kami Reuni alumni Fakultas Hukum Unsyiah angkatan 87 pertemuan di Kantor Hukum Aldhi pada tanggal 25 April 2012