Ratu Atut Menangis di Mobil Tahanan

 

Jakarta (Antara) - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terlihat meneteskan air mata saat berada di mobil tahanan sebelum dibawa ke rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi cabang Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Tersangka dititipkan di Rutan Pondok Bambu untuk 20 hari pertama," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.
Ratu Atut ditahan setelah menjalani pemeriksaan sekitar enam jam. Pemeriksaan ini merupakan pertama kalinya sejak Ratu Atut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak Banten di Mahkamah Konstitusi.

Ia keluar dari Gedung KPK pukul 16.45 WIB dengan wajah sembab. Berdasarkan informasi dari pegawai KPK yang enggan disebut namanya, Ratu Atut terus menangis saat akan ditahan.
Menantu Ratu Atut, Ade Rossi Chairunnisa, juga terlihat berurai air mata saat melepas mertuanya naik ke mobil tahanan.

Ketua DPRD Serang yang mengenakan jilbab hitam, baju putih dan kacamata itu tergesa-gesa berjalan ke arah pintu keluar di Gedung KPK sisi samping karena suasana sudah cukup ricuh.
Puluhan wartawan berdesak-desakan mendekati politikus Partai Golkar itu. Namun Ratu Atut tetap bungkam. Wajahnya terlihat pucat. Sementara ratusan pendukung Ratu Atut yang menantinya di Jalan Rasuna Said depan Gedung KPK tidak bersuara. Saat mobil tahanan membawa Ratu Atut, para wartawan bersorak.

Sementara itu kuasa hukum Ratu Atut menilai bahwa kliennya sudah ditarget untuk ditahan padahal pemeriksaan baru tahap pemeriksaan kesehatan, belum masuk substansi.
"Ada lompatan prosedural yang menurut kami agak, yah kurang wajar. Tapi ya sudahlah, kali ini klien kami kan harus menjalani penahanan," kata Firman.

"Bu Atut adalah wanita Banten yang tegar. Dia berusaha menghadapi persoalan ini sebagai srikandi yang selama ini menjadi simbol keluarga," ujarnya.
KPK meningkatkan status Ratu Atut dari saksi menjadi tersangka berdasarkan hasil ekspos yang dilakukan pada 12 Desember 2013 dari barang bukti yang ditemukan. Selanjutnya surat perintah penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013.
Ia diduga bersama-sama adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan melakukan penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Wawan yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sudah menjadi tersangka untuk kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten di MK.
Kasus ini mencuat setelah KPK berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang advokat Susi Tur Andayani yang menjadi perantara antara Wawan dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap sebanyak Rp1 miliar pada 2 Oktober 2013.
Menyusul penangkapan Wawan, KPK langsung mencegah Ratu Atut yang diduga pernah bertemu dengan Akil bersama Wawan di sebuah Hotel JW Marriott Singapura untuk mengatur soal Pilkada Lebak, Banten.

KPK juga menyangkakan Ratu Atut dengan kasus pengadaan alat kesehatan di Banten namun KPK masih merumuskan pasal yang akan dikenakan. (ar)

Dinasti Keluarga Atut & Kemiskinan di Banten

TEMPO.CO, Jakarta - Politik Dinasti Banten kembali disorot setelah KPK menangkap Tubagus Chaeri Wardana, adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Publik dibuat tercengang dengan hasil sitaan KPK di rumah Wawan - panggilan Tubagus Chaeri di Jalan Denpasar, Jakarta. Ada 11 mobil mewah terparkir di rumahnya.

Mobil mewah dan upaya suap hingga miliaran rupiah itu sangat ironis mengingat masih banyak warga Banten yang miskin. Berita Resmi Statistik Provinsi Banten menyebutkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2013 mencapai 626.243 orang (5,74 persen), naik dibandingkan September 2012 sebesar 648.254 orang (5,71 persen).
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Pada Maret 2013, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 70,87 persen, tidak jauh berbeda dengan September 2012 yang sebesar 71,06 persen.
Lima komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, mie instan dan tempe. Sedangkan, lima komodoti makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis kemiskinan di pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, kopi dan gula pasir.
Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2012 - Maret 2013 di perkotaan karena inflasi umum relatif tinggi, yaitu sebesar 3,80 persen. Selain itu, Perekonomian Banten Triwulan I 2013 melambat menjadi 5,76 persen, dibandingkan dengan keadaan Triwulan III 2012 yang mencapai 5,92 persen.

Abraham Samad: Rudi Rubiandini Orang Serakah

 
TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini, orang yang serakah. "Gaji sebagai Kepala SKK Migas Rp 220 juta sebulan, dan gajinya sebagai Komisaris Bank Mandiri senilai Rp 75 juta, tapi masih menerima suap," kata Abraham saat menyampaikan kuliah umum di depan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Kamis, 5 September 2013.

Abraham menganggap Rudi seharusnya bisa menolak suap karena sudah mendapatkan fasilitas lengkap dari negara dan memiliki pendapatan tinggi. Abraham menilai pejabat negara dengan gaji besar dan fasilitas mewah yang melakukan korupsi memiliki sifat tamak. Kata dia, korupsi dilakukan bukan karena kebutuhan, tapi keserakahan. "Gaji Rp 300-an juta sebulan itu, kan, tidak habis dimakan. Ini karena dia punya sifat tamak," ujar Abraham.

Dia menjelaskan, kejahatan korupsi bisa dilakukan dengan dua motivasi, yakni keserakahan atau karena kebutuhan. Bagi Abraham, koruptor dari kalangan pegawai negeri sipil golongan terendah, yang hanya bergaji Rp 2 jutaan per bulan, melakukan kejahatan ini dengan motivasi kebutuhan. Untuk PNS rendahan seperti itu, menurut dia, bisa dicegah agar tidak melakukan korupsi, yaitu dengan menyetarakan gajinya sesuai standar kebutuhan di daerahnya saja.

Kata Abraham, sektor tambang dan migas selama ini memang menjadi lahan korupsi banyak pejabat pembuat kebijakan yang serakah. Tidak mengherankan, kata dia, hasil kajian KPK menyimpulkan 50 persen perusahaan tambang batu bara dan nikel tidak membayar royalti ke negara. "Mereka hanya memberi upeti ke gubernur dan bupati. Makanya sebagian bupati di Kalimantan mobil mewahnya bisa 25 berjejer, tapi puskesmas dan sekolahannya hancur," ujar dia.

Abraham juga menganggap dominasi asing pada pengelolaan sumber energi, seperti minyak dan gas, terjadi akibat banyaknya pengambil kebijakan di sektor ini yang melakukan korupsi. Padahal, kata dia, KPK pernah menghitung hasil pengelolaan sektor migas, kalau 100 persen didominasi negara, bisa menghasilkan pemasukan Rp 20 ribu triliun. "Jadi, selama ini, akibat korupsi, telah terjadi perampokan yang luar biasa. Pelakunya pengusaha hitam dan pejabat korup," katanya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM