Blog Resmi St. Kernol Alaris Panjaitan SH
Tampilkan postingan dengan label Berita 01. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Berita 01. Tampilkan semua postingan
Kamis, 13 September 2012
Pdt Willem TP Simarmata Ephorus HKBP Terpilih Periode 2012 - 2016
Senin, 30 April 2012
Minggu, 29 April 2012
Sabtu, 06 Agustus 2011
Delegasi Sabang Bertemu 30 Pengusaha Belanda
Delegasi Sabang Bertemu 30 Pengusaha Belanda
Den Haag (21/07/2011). Kuasa Usaha Kedutaan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda Umar Hadi membuka Pertemuan Bisnis delegasi Pemerintah Kota Sabang dan BPKS yang dihadiri sekitar 30 pengusaha Belanda di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag Kamis (21/07/2011) pukul 14.00 waktu setempat. Delegasi Sabang yang sudah hampir seminggu melakukan promosi pariwisata dan investasi Sabang di negara-negara Eropa tersebut dipimpin oleh Walikota Sabang Munawar Liza Zainal. Sedangkan kalangan pengusaha Belanda yang hadir termasuk dari perusahaan perkapalan, perusahaan travel, asosiasi pengusaha perikanan, konsultan keuangan dan para pengusaha lainnya yang tertarik mempelajari potensi investasi di Sabang.
Pertemuan ini diawali dengan makan siang bersama pengusaha dan pihak KBRI Den Haag dan rombongan Walikota Sabang. Dalam pembukaan pertemuan tersebut, Kuasa Usaha KBRI Umar Hadi mengatakan bahwa Sabang dan Aceh merupakan wilayah yang sangat strategis serta mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Karena itu pihaknya siap memfasilitasi dan mempromosikan Sabang untuk mempercepat kemajuannya dimasa akan datang. Umar juga menawarkan agar Sabang dan Aceh dapat berpartisipasi pada Pasar Malam Indonesia di Malieveld Den Haag yang akan digelar pada awal tahun 2012.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Walikota Sabang Munawar Liza Zainal memaparkan 3 hal di depan para pengusaha Belanda yang memadati ruang Nusantar KBRI, Den Haag yaitu letak geografi Sabang, sejarah hubungan Sabang dan Aceh dengan Belanda dan serta potensi dan kelebihan Sabang. Munawar juga menyampaikan beberapa insentif bagi kalangan penguasaha yang berminat berusaha di Sabang seperti adanya kebijakan bebas bea masuk dan pajak barang mewah di kawasan Sabang, serta kemudahan perizinan satu atap yang dikoordinir dibawah BPKS.
Selain itu Munawar juga menyampaikan bahwa pertemuan dengan pengusaha Belanda ini dimaksudkan untuk mempromosikan potensi alam dan pariwisata Aceh khususnya Sabang kepada masyarakat Belanda. “Belanda merupakan pintu gerbang Eropa yang sangat penting dan strategis untuk memajukan suatu kawasan pariwisata Sabang dan Aceh” kata Munawar. Munawar Liza yang didampingi Deputi Umum BPKS Lukman Age, Kepala Bidang Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang M. Ali Taufik, Ketua Rumoh Aceh Internasional Fauzi Umar, Dr. Muhammad Subhan, anggota DPRK Kota Banda Aceh Mukhtar, Zulfan dan Muhammad Taufik.
Pada pertemuan tersebut sejumlah pengusaha berminat untuk melihat langsung potensi Sabang, dan menjajaki untuk melakukan kunjungan langsung ke Sabang dalam waktu dekat. Bahkan salah satu pengusaha Tour dan Travel, yakni Deva Tour yang berbasis di Utrech akan menjual paket promosi ke Sabang dengan harga khusus discount hingga 50 % untuk turut mensukseskan Sabang Regata Internasional pada bulan September 2011 ini.
Senin, 25 Juli 2011
Sebuah Masjid Didedikasikan untuk Yesus
Sebuah Masjid Didedikasikan untuk Yesus
"Ini adalah pesan kepada dunia bahwa Muslim menganggap Yesus Kristus sebagai nabi mereka, karena ia memberitahukan manusia sebelumnya bahwa Nabi Muhammad datang", kata imam masjid, Belal Hanina. "Dan ini juga membuktikan bahwa Islam adalah agama toleransi dan tidak ada hubungannya dengan ekstremisme".
Hanina menjelaskan bagaimana orang Kristen dan Muslim telah hidup dalam damai untuk waktu yang lama dan telah menjalin hubungan persaudaraan di daerah ini, Kerajaan Hashemit, seorang pendukung gigih dialog antaragama. Kristen berkontribusi 10% dari penduduk Madaba dan 5% dari Yordania, yang memiliki lima setengah juta jiwa.
"Kami telah hidup dalam damai selama berabad-abad dengan saudara-saudara Kristen kita dan merasa bahwa masjid ini melambangkan persaudaraan kami", kata Abd Horout, seorang pengacara Muslim dari Madaba. "Kami telah diperintahkan oleh Kitab suci kita, Al Qur'an, tidak membedakan antara utusan.Kami menganggap Yesus Kristus sebagai saudara nabi kita, Nabi Muhammad".
Di masjid ada kutipan yang diambil dari Quran dalam memuji Yesus Kristus dan ibunya, Maria. Masjid "Yesus Kristus" dibangun oleh keluarga al-Otaibi, klan Muslim yang memiliki sejarah panjang di wilayah Madaba dan membedakan dirinya sendiri untuk mempromosikan hubungan baik dengan komunitas Kristen. "Kami ingin memberikan contoh untuk diikuti di tempat lain untuk hidup berdampingan antaragama" kata Marwan al-Otaibi.
Ditulis oleh: Marco TosattiDiterjemahkan oleh: Boy Tonggor Siahaan
Sumber: http://vaticaninsider.lastampa.it/en/homepage/blog-san-pietro-e-dintorni-en/detail/articolo/mosque-jesus-christians-muslims-madaba-jordan-6105/
Dubes Arab saudi Tegaskan Tak Pernah Minta Maaf Pada Menlu
Dubes Arab saudi Tegaskan Tak Pernah Minta Maaf Pada Menlu
Dubes Arab saudi
“Terkait dengan siaran pers yang dibagikan kepada media, demikianlah yang dapat disampaikan. Tentu apa yang menjadi sikap pemerintah Indonesia akan disampaikan pada pihak di Arab Saudi,” kata Al Khayyath saat ditemui di kediamannya, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakpus, Senin (27/6/2011) malam. Ucapan Al Khayyath diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Al Khayyath tak mau berkomentar terlalu banyak soal masalah ini. Dia berharap, soal ‘perang’ minta maaf ini tidak diperpanjang dan menjadi polemik di masyarakat sehingga mengganggu hubungan kedua negara.
Hal yang sama juga dikatakan Menkum HAM Patrialis Akbar yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Politisi PAN ini, kasus minta maaf bisa mempengaruhi keharmonisan Indonesia dan Arab Saudi. Dia juga khawatir, masalah ini mempengaruhi warga Indonesia yang saat ini berada di negeri makmur tersebut.
“Ini membuat citra kedua negara bermasalah. 1,5 Juta warga kita di sana, kasihan kan,” tegasnya.
Sebelumnya, melalui siaran pers yang diterbitkan 23 Juni lalu, Kedutaan Besar Arab Saudi tegas-tegas membantah pernyataan Marty Natalegawa. Pihak Arab Saudi mengklaim tidak pernah mengakui lalai dan minta maaf terkait kasus Ruyati.
“Kedutaan menjelaskan secara tegas bahwa Yang Mulia Duta Besar tidak menyampaikan kepada Yang Mulia Menlu RI bahwa Ia mengungkapkan permohonan maaf Kerajaan atas tidak memberitahukan pihak Kedutaan Indonesia di Riyadh mengenai pelaksanaan eksekusi hukuman mati terhadap TKI/Ruyati,” begitu bunyi siaran pers itu.
Pernyataan resmi Kedutaan Arab Saudi itu kontan membuat publik bertanya-tanya. Sebab, sehari sebelumnya, Marty dengan tegas menyebutkan pihak Arab Saudi telah mengakui kelalaiannya dan meminta maaf kepada Indonesia.
“Betul, mereka menyampaikan penyesalannya mengenai perkembangan ini kepada kami tadi. Beliau menyampaikan bahwa intinya mereka lalai karena tidak menyampaikan kepada kita, seharusnya disampaikan,” kata Marty di Istana Negara pada 22 Juni.
Statemen yang saling bertolak belakang itu makin digunjingkan setelah Marty seperti enggan menanggapi persoalan itu. Ditemui di Istana Presiden pada 24 Juni, Marty hanya menyebutkan semua yang disampaikan ke pers telah sesuai fakta.
“Nggak ada lagi yang saya sampaikan mengenai masalah itu. Kami kira semua sudah sesuai fakta,” kata Marty. Marty juga tidak secara tegas membantah semua pernyataan Kedubes Arab Saudi.
Rabu, 20 April 2011
Rabu, 29 Desember 2010
Ikan Lele Bermutasi Jadi Pemangsa Manusia
Sains & Teknologi
Ikan Lele Bermutasi Jadi Pemangsa Manusia
Seekor goonch berukuran 1,8 meter dan berat 75,5 kilogram berhasil ditangkap.
Rabu, 29 Desember 2010, 11:54 WIB
Muhammad Firman 
Jeremy Wade dan Goonch Catfish, ikan sejenis 'lele' yang bermutasi menjadi pemakan daging (discovery.com)
Terakhir, dari saksi mata yang melihat kejadian, seorang anak terlihat diseret ke dalam air oleh sesuatu yang tampak seperti babi berukuran panjang. Setelah itu, korban tidak pernah terlihat lagi, hidup atau mati. Demikian pula sisa-sisa tubuh ataupun pakaiannya.
Kasus-kasus itu memicu Jeremy Wade, biolog asal Inggris untuk mengamati apa yang ada di dalam sungai tersebut. Pasalnya, serangan hanya terjadi di kawasan tertentu, sepanjang sekitar 6 sampai 8 kilometer. Kawasan itu, menurut keterangan penduduk, merupakan kawasan di mana mereka biasa melarungkan jasad saudara-saudara mereka yang telah meninggal setelah dibakar.
Setelah meneliti menggunakan alat pengukur kedalaman, ia memastikan tidak ada lubang ditemukan, artinya serangan tidak diakibatkan oleh turbulensi yang terjadi di air.
Benar saja, tak lama setelah itu, dari jarak sekitar 1 kilometer dari serangan terakhir, seekor kerbau yang sedang minum di sungai yang hanya memiliki kedalaman 1 meter diserang dan diseret oleh sesuatu dari dalam air.
“Apapun yang mampu menyeret kerbau sebesar itu pasti memiliki ukuran dan bobot seberat 90 sampai 140 kilogram,” ucap Wade, seperti dikutip dari Discovery, 29 Desember 2010.
Dalam penelitian bawah air, Wade menemukan goonch catfish, serupa ikan lele yang memiliki panjang satu meter. Namun ikan itu gagal ditangkap. Penelitian lebih lanjut, diketahui bahwa terdapat beberapa kelompok goonch dan enam di antaranya berukuran sebesar manusia.
Setelah gagal menangkap ikan itu dengan alat pemancing, Wade coba memancing pemunculan ikan itu menggunakan seonggok kayu bakar dan disusun seolah-olah merupakan bekas kremasi jasad orang meninggal. Ternyata sukses.
Seekor goonch berukuran panjang 1,8 meter dan berbobot 75,5 kilogram, atau 3 kali lebih berat dibanding goonch lainnya berhasil ditangkap. Ikan ini diperkirakan cukup besar dan kuat untuk memakan seorang anak kecil, namun tak cukup besar untuk menyeret dan menyantap seekor kerbau.
Dari keterangan penduduk, Wade menyimpulkan bahwa ‘ikan lele’ itu telah bermutasi menjadi berselera terhadap daging manusia. Ikan juga tumbuh menjadi raksasa setelah terus mengonsumsi daging setengah matang sisa-sisa jasad manusia yang dilarungkan dan tenggelam di dasar sungai.
Jumat, 05 November 2010
Presiden, Polisi Dan Pembiaran Negara
Editorial
31 Agustus 2010
Presiden, Polisi Dan Pembiaran Negara
Negara Gagal Lemah Dan Lamban
Victor Silaen
(www.victorsilaen.com)
(www.victorsilaen.com)
REFORMATA.com - MUNGKIN kita semua setuju untuk mengatakan satu hal ini: bahwa kian lama presiden dan polisi di negara hukum (rechstaat) yang bernama Indonesia ini kian terlihat lemah di bidang penegakan hukum. Tunggu dulu, bukankah presiden tidak bertalian dengan bidang itu? Benar, walau tidak seluruhnya, karena jangan lupa bahwa presiden adalah orang nomor satu di republik ini. Itu berarti kekuasaan yang amat besar berada di genggamannya. Pula, presiden adalah atasannya polisi, sehingga presiden berotoritas penuh untuk memerintahkan polisi melakukan apa saja yang terkait dengan masalah penegakan hukum sekaligus untuk menjaga keamanan rakyat.
Terkait itu, apa yang sudah kita dengar sebagai pernyataan atau perintah presiden kepada polisi usai terjadinya peristiwa pembubaran paksa oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap pertemuan antara para korban Orde Baru dengan tiga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, di Banyuwangi, Jawa Timur, 24 Juni lalu? Memalukan betul, wakil rakyat yang terhormat diperlukan seperti itu. Tapi lalu, apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Apa pula sikap Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri? Tidak jelas. Atau, kalaupun memberi pernyataan setelah itu, terkesan setengah hati.
Padahal tahun 2008, ketika menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, calon Kapolri itu memaparkan Enam Komitmen yang akan dijalankannya jika jadi Kapolri. Salah satu komitmen itu berbunyi begini: “semua bentuk tindak kejahatan korupsi, perjudian, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan kejahatan konvensional lainnya akan disikat, dan tidak ada kompromi”. Ck-ck-ck... tanpa kompromi? Hmm... kenyataannya sekarang? Bagaimana mau menyikat korupsi, lha di tubuh Polri sendiri terindikasi ada “rekening gendut” kok? Makanya, sebenar-nya kita tak perlu heran kalau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap melakukan aksi kekerasan, aksi main paksa, dan aksi main hakim sendiri terhadap pihak-pihak lain seperti FPI itu hingga kini masih digdaya. Lha wong polisinya pada melempem gitu kok ketika berhadap-hadapan dengan massa FPI atau ormas-ormas yang sejenisnya.
Akan halnya Presiden Yudho-yono, tak lama setelah Insiden Banyuwangi itu, ditagih janjinya soal negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. “Kita minta kepada Presiden untuk mem-buktikan ucapannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku premanisme,” kata anggota DPR dari F-PDIP Eva Kusuma Sundari saat jumpa pers bersama Kaukus Pancasila Parlemen DPR-DPD RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 28 Juni lalu. Bukan apa-apa, soalnya presiden dan para menteri terkait bidang keamanan sudah ber-ulangkali mengeluarkan pernyataan “akan menindak tegas” atau “hukum akan dite-gakkan” terhadap para pelaku aksi kekerasan itu. Tapi, terbuktikah kemudian semua janji yang sejuk didengar itu? Pastinya tidak. Sebab kalau terbukti, tak mungkin orang-orang FPI masih jumawa hingga kini.
Sungguh, kita kece-wa melihat presiden yang lemah dan polisi yang melempem se-perti itu. Kita bertanya-tanya apa gerangan yang ter-jadi? Benarkah, seperti disinyalir selama ini, ada orang-orang kuat yang membekingi ormas-ormas penggemar aksi premanisme itu? Kalaupun benar, bukankah di negara hukum ini kekuasaan sebesar apa pun dan yang dimiliki pihak manapun seharusnya tunduk dan berpe-doman pada hukum? Itu berarti tak ada alasan bagi negara untuk tidak menindak tegas ormas-ormas tersebut sesuai hukum yang berlaku.
Bayangkan saja, sebelum Insiden Banyuwangi, ormas pro-prema-nisme itu pernah meneror warga Tionghoa di Singkawang, Kaliman-tan Barat, dengan menghancurkan patung Naga Emas. Disusul kemudian dengan pembongkaran terhadap karya seni patung Tiga Mojang di Perumahan Kota Harapan Indah, Bekasi. Berikutnya, giliran gereja HKBP di Tangerang dan Bekasi yang ditutup paksa. Yang membuat kita tidak habis pikir, bahkan di dalam kantor lembaga tinggi negara pun, yakni di Mahkamah Konstitusi, 24 Maret lalu, mereka berani melakukan aksi kekerasan terhadap pengacara yang mengajukan permohonan uji materiil UU Penodaan Agama (Uli Parulian dan Nurkholis). Bahkan terhadap seorang mantan presiden pun, mereka tak segan-segan berbuat serupa. Itulah yang terjadi tahun 2006 silam, di Purwakarta, Jawa Barat, ketika Abdurrahman Wahid diusir dari sebuah ruangan yang di dalamnya tengah digelar acara “Merajut Cinta yang Terserak, Merangkai Silaturahim Menuju Purwakarta Wibawa Karta Raharja”.
Masih terkait Wahid, tokoh pluralisme Indonesia yang telah mendahului kita itu, ingatlah Insiden Monas 1 Juni 2008 ketika massa FPI menyerang massa Aliansi Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama yang sedang memperingati hari lahir Pancasila itu. Sore hari itu juga, di TVOne, kita menyaksikan wawan-cara langsung dengan Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum FPI) dan Maman Imanulhaq, anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan, Cirebon, Jawa Barat. Maman adalah salah seorang korban penyerangan massa beratribut FPI itu. Di luar studio, Rizieq yang berada di kantor pusat FPI di bilangan Petamburan, Jakarta, saat itu nyerocos terus dan tampak sangat garang (sementara Maman yang berada di sebuah tempat yang dijadikan studio TVOne tampak berupaya menahan diri).
Yang kita persoalkan adalah ucapan-ucapan Rizieq yang sangat melukai hati kita sebagai warga negara Indonesia. Dia, antara lain, mengatakan begini: “Gus Dur itu tahu apa? Dia kan buta... buta matanya, buta hatinya.” Lalu, di bagian lain dia juga berkata: “Jangankan satu Gus Dur, satu juta Gus Dur pun akan saya hadapi.” Jelas, ucapan Rizieq sudah melecehkan Wahid — dan kita tak rela mantan presiden kita dilecehkan seperti itu. Tapi, adakah Presiden dan Kapolri menyatakan sikap tegasnya saat itu? Tidak sama sekali.
Yang teraktual adalah peristiwa pembongkaran Gereja Pantekosta di Jalan Raya Narogong, Kampung Bakon RT 01/04 Desa Limus-nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin siang, 19 Juli lalu. Pelakunya adalah pihak Satpol PP Kabupaten Bogor, atas perintah Bupati Bogor Rachmat Yasin (dari partai PKS). Mengapa gereja itu dibongkar? Lagu lama... izin tempat itu bukan untuk ibadah.
Sehari sebelumnya peristiwa serupa ham-pir saja dialami gereja HKBP Pondok Timur, Kelurahan/Kecamatan Mestika Jaya, Kota Bekasi. Sabtu malam, Pendeta Luspida Si-manjuntak menerima sms (pesan pendek) tentang akan adanya penyerangan terha-dap gerejanya esok pagi. Dilaporkan kemudian oleh Pdt. Luspida, sekitar pukul 07.35 WIB Minggu pagi itu, massa yang berjumlah kira-kira 300 orang sudah mulai menduduki gereja. Syukurlah, polisi dan tentara setempat sudah berjaga-jaga, walau jumlah mereka sedikit, tapi makin siang makin banyak. Akhirnya, pukul 12.30 WIB siang itu, massa membubarkan diri setelah para anggota jemaat gereja meninggalkan tempat ibadah mereka.
Tak pelak, Presiden harus turun tangan dan memerintahkan Kapolri untuk bertindak tegas terhadap ormas-ormas pro-premanisme itu. Kalau tidak, maka kita umumkan saja kepada dunia bahwa Indonesia sudah menjadi negara gagal, karena sudah tak mampu lagi melindungi rakyatnya dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh sesama warga sendiri. Atau, kita katakan saja kepada dunia bahwa Indonesia sengaja mela-kukan kekerasan melalui pem-biaran, karena pada kenyataannya tidak melakukan upaya maksimal di saat rakyatnya terancam bahaya.
Terkait ancaman terhadap penggunaan tempat beribadah, khususnya yang dialami umat Kristen akhir-akhir ini, pihak Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sebenarnya sudah menyurati Presiden Yudhoyono. Tapi, menurut Sekum PGI Pendeta Gomar Gultom, hingga kini Yudhoyono belum menjawab surat PGI tersebut. Artinya, sang presiden pilihan rakyat langsung itu memang lamban.
Akan halnya terhadap Kapolri Jenderal Bambang Danuri, 14 Juli lalu, sejumlah aktivis ornop dan pro-kebebasan beragama sampai menyempatkan diri untuk mendatangi kantor Mabes Polri guna berdialog sekaligus meminta ketegasan Kapolri untuk men-cegah terjadinya aksi-aksi pre-manisme ke depan. Memalukan sebenarnya, mengapa Kapolri harus didatangi rakyat untuk menunaikan tugas yang sudah menjadi tanggungjawab dan keniscayaan itu?
Inilah negara gagal yang sekaligus paradoks: di satu sisi dikenal sebagai negara dengan bangsa yang pluralistik dan amat religius, namun pada saat bersamaan adanya hasrat besar untuk menafikan pluralitas itu ternyata dibiarkan saja. Dikenal rukun dalam kehidupan antar-umatnya, tetapi nyatanya cukup sering terjadi aksi yang meresah-kan atas nama agama dari umat beragama yang satu kepada umat beragama yang lainnya. Kebe-basan beragama diakui sebagai HAM dan dijamin secara konsti-tusional, namun di sisi lain hambatan-hambatan bagi per-wujudan kebebasan beragama dari umat beragama tertentu seakan dibiarkan terus-menerus.
Sekarang terpulang kepada pemerintah. Setidaknya kepada Presiden dan Kapolri kita patut bertanya: masih adakah good will untuk menyelamatkan negara ini? Itulah yang harus dijawab, bukan dengan kata-kata santun tanpa substansi dan non-imperatif pula. Melainkan dengan perhatian dan tindakan nyata, dan dengan tak henti-hentinya berseru lantang sampai ormas-ormas pro-premanisme itu berubah wujud tak lagi lagi sebagai vigilante (kelompok warga yang gemar melakukan kekerasan dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum).v
Terkait itu, apa yang sudah kita dengar sebagai pernyataan atau perintah presiden kepada polisi usai terjadinya peristiwa pembubaran paksa oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap pertemuan antara para korban Orde Baru dengan tiga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, di Banyuwangi, Jawa Timur, 24 Juni lalu? Memalukan betul, wakil rakyat yang terhormat diperlukan seperti itu. Tapi lalu, apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Apa pula sikap Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri? Tidak jelas. Atau, kalaupun memberi pernyataan setelah itu, terkesan setengah hati.
Padahal tahun 2008, ketika menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, calon Kapolri itu memaparkan Enam Komitmen yang akan dijalankannya jika jadi Kapolri. Salah satu komitmen itu berbunyi begini: “semua bentuk tindak kejahatan korupsi, perjudian, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, dan kejahatan konvensional lainnya akan disikat, dan tidak ada kompromi”. Ck-ck-ck... tanpa kompromi? Hmm... kenyataannya sekarang? Bagaimana mau menyikat korupsi, lha di tubuh Polri sendiri terindikasi ada “rekening gendut” kok? Makanya, sebenar-nya kita tak perlu heran kalau organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap melakukan aksi kekerasan, aksi main paksa, dan aksi main hakim sendiri terhadap pihak-pihak lain seperti FPI itu hingga kini masih digdaya. Lha wong polisinya pada melempem gitu kok ketika berhadap-hadapan dengan massa FPI atau ormas-ormas yang sejenisnya.
Akan halnya Presiden Yudho-yono, tak lama setelah Insiden Banyuwangi itu, ditagih janjinya soal negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. “Kita minta kepada Presiden untuk mem-buktikan ucapannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku premanisme,” kata anggota DPR dari F-PDIP Eva Kusuma Sundari saat jumpa pers bersama Kaukus Pancasila Parlemen DPR-DPD RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 28 Juni lalu. Bukan apa-apa, soalnya presiden dan para menteri terkait bidang keamanan sudah ber-ulangkali mengeluarkan pernyataan “akan menindak tegas” atau “hukum akan dite-gakkan” terhadap para pelaku aksi kekerasan itu. Tapi, terbuktikah kemudian semua janji yang sejuk didengar itu? Pastinya tidak. Sebab kalau terbukti, tak mungkin orang-orang FPI masih jumawa hingga kini.
Sungguh, kita kece-wa melihat presiden yang lemah dan polisi yang melempem se-perti itu. Kita bertanya-tanya apa gerangan yang ter-jadi? Benarkah, seperti disinyalir selama ini, ada orang-orang kuat yang membekingi ormas-ormas penggemar aksi premanisme itu? Kalaupun benar, bukankah di negara hukum ini kekuasaan sebesar apa pun dan yang dimiliki pihak manapun seharusnya tunduk dan berpe-doman pada hukum? Itu berarti tak ada alasan bagi negara untuk tidak menindak tegas ormas-ormas tersebut sesuai hukum yang berlaku.
Bayangkan saja, sebelum Insiden Banyuwangi, ormas pro-prema-nisme itu pernah meneror warga Tionghoa di Singkawang, Kaliman-tan Barat, dengan menghancurkan patung Naga Emas. Disusul kemudian dengan pembongkaran terhadap karya seni patung Tiga Mojang di Perumahan Kota Harapan Indah, Bekasi. Berikutnya, giliran gereja HKBP di Tangerang dan Bekasi yang ditutup paksa. Yang membuat kita tidak habis pikir, bahkan di dalam kantor lembaga tinggi negara pun, yakni di Mahkamah Konstitusi, 24 Maret lalu, mereka berani melakukan aksi kekerasan terhadap pengacara yang mengajukan permohonan uji materiil UU Penodaan Agama (Uli Parulian dan Nurkholis). Bahkan terhadap seorang mantan presiden pun, mereka tak segan-segan berbuat serupa. Itulah yang terjadi tahun 2006 silam, di Purwakarta, Jawa Barat, ketika Abdurrahman Wahid diusir dari sebuah ruangan yang di dalamnya tengah digelar acara “Merajut Cinta yang Terserak, Merangkai Silaturahim Menuju Purwakarta Wibawa Karta Raharja”.
Masih terkait Wahid, tokoh pluralisme Indonesia yang telah mendahului kita itu, ingatlah Insiden Monas 1 Juni 2008 ketika massa FPI menyerang massa Aliansi Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama yang sedang memperingati hari lahir Pancasila itu. Sore hari itu juga, di TVOne, kita menyaksikan wawan-cara langsung dengan Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum FPI) dan Maman Imanulhaq, anggota Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa dan pengasuh Pondok Pesantren Al Mizan, Cirebon, Jawa Barat. Maman adalah salah seorang korban penyerangan massa beratribut FPI itu. Di luar studio, Rizieq yang berada di kantor pusat FPI di bilangan Petamburan, Jakarta, saat itu nyerocos terus dan tampak sangat garang (sementara Maman yang berada di sebuah tempat yang dijadikan studio TVOne tampak berupaya menahan diri).
Yang kita persoalkan adalah ucapan-ucapan Rizieq yang sangat melukai hati kita sebagai warga negara Indonesia. Dia, antara lain, mengatakan begini: “Gus Dur itu tahu apa? Dia kan buta... buta matanya, buta hatinya.” Lalu, di bagian lain dia juga berkata: “Jangankan satu Gus Dur, satu juta Gus Dur pun akan saya hadapi.” Jelas, ucapan Rizieq sudah melecehkan Wahid — dan kita tak rela mantan presiden kita dilecehkan seperti itu. Tapi, adakah Presiden dan Kapolri menyatakan sikap tegasnya saat itu? Tidak sama sekali.
Yang teraktual adalah peristiwa pembongkaran Gereja Pantekosta di Jalan Raya Narogong, Kampung Bakon RT 01/04 Desa Limus-nunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin siang, 19 Juli lalu. Pelakunya adalah pihak Satpol PP Kabupaten Bogor, atas perintah Bupati Bogor Rachmat Yasin (dari partai PKS). Mengapa gereja itu dibongkar? Lagu lama... izin tempat itu bukan untuk ibadah.
Sehari sebelumnya peristiwa serupa ham-pir saja dialami gereja HKBP Pondok Timur, Kelurahan/Kecamatan Mestika Jaya, Kota Bekasi. Sabtu malam, Pendeta Luspida Si-manjuntak menerima sms (pesan pendek) tentang akan adanya penyerangan terha-dap gerejanya esok pagi. Dilaporkan kemudian oleh Pdt. Luspida, sekitar pukul 07.35 WIB Minggu pagi itu, massa yang berjumlah kira-kira 300 orang sudah mulai menduduki gereja. Syukurlah, polisi dan tentara setempat sudah berjaga-jaga, walau jumlah mereka sedikit, tapi makin siang makin banyak. Akhirnya, pukul 12.30 WIB siang itu, massa membubarkan diri setelah para anggota jemaat gereja meninggalkan tempat ibadah mereka.
Tak pelak, Presiden harus turun tangan dan memerintahkan Kapolri untuk bertindak tegas terhadap ormas-ormas pro-premanisme itu. Kalau tidak, maka kita umumkan saja kepada dunia bahwa Indonesia sudah menjadi negara gagal, karena sudah tak mampu lagi melindungi rakyatnya dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh sesama warga sendiri. Atau, kita katakan saja kepada dunia bahwa Indonesia sengaja mela-kukan kekerasan melalui pem-biaran, karena pada kenyataannya tidak melakukan upaya maksimal di saat rakyatnya terancam bahaya.
Terkait ancaman terhadap penggunaan tempat beribadah, khususnya yang dialami umat Kristen akhir-akhir ini, pihak Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) sebenarnya sudah menyurati Presiden Yudhoyono. Tapi, menurut Sekum PGI Pendeta Gomar Gultom, hingga kini Yudhoyono belum menjawab surat PGI tersebut. Artinya, sang presiden pilihan rakyat langsung itu memang lamban.
Akan halnya terhadap Kapolri Jenderal Bambang Danuri, 14 Juli lalu, sejumlah aktivis ornop dan pro-kebebasan beragama sampai menyempatkan diri untuk mendatangi kantor Mabes Polri guna berdialog sekaligus meminta ketegasan Kapolri untuk men-cegah terjadinya aksi-aksi pre-manisme ke depan. Memalukan sebenarnya, mengapa Kapolri harus didatangi rakyat untuk menunaikan tugas yang sudah menjadi tanggungjawab dan keniscayaan itu?
Inilah negara gagal yang sekaligus paradoks: di satu sisi dikenal sebagai negara dengan bangsa yang pluralistik dan amat religius, namun pada saat bersamaan adanya hasrat besar untuk menafikan pluralitas itu ternyata dibiarkan saja. Dikenal rukun dalam kehidupan antar-umatnya, tetapi nyatanya cukup sering terjadi aksi yang meresah-kan atas nama agama dari umat beragama yang satu kepada umat beragama yang lainnya. Kebe-basan beragama diakui sebagai HAM dan dijamin secara konsti-tusional, namun di sisi lain hambatan-hambatan bagi per-wujudan kebebasan beragama dari umat beragama tertentu seakan dibiarkan terus-menerus.
Sekarang terpulang kepada pemerintah. Setidaknya kepada Presiden dan Kapolri kita patut bertanya: masih adakah good will untuk menyelamatkan negara ini? Itulah yang harus dijawab, bukan dengan kata-kata santun tanpa substansi dan non-imperatif pula. Melainkan dengan perhatian dan tindakan nyata, dan dengan tak henti-hentinya berseru lantang sampai ormas-ormas pro-premanisme itu berubah wujud tak lagi lagi sebagai vigilante (kelompok warga yang gemar melakukan kekerasan dengan mengambil alih fungsi penegakan hukum).v
Comments
Alki Tombuku, 02.09.10 19:37
Kalau saja orang Kristen mau membalas kejahatan dengan kejahatan, di SULUT, PAPUA, TAPANULI UTARA, KALBAR ada banyak sekali MASJID yang tidak memiliki izin TAPI syukur orang Kristen diajarkan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Hanya pemerinta seharusnya menindak tegas pelaku dan ormas yang melakukan tindakan jahat tersebut Sepertinya, Pemerintah kita tidak punya rasa dan kepekaan |
Post your comment
| * Nama Anda : | |||
| * Email Anda : | |||
| * Deskripsi : Chars | |||
| * Security Code : | |||
Masukkan Kode Verifikasi!
Dikutip dari Reformata.com
| |||
Rabu, 20 Oktober 2010
PKS Usulkan Dahlan Iskan Jadi Menteri ESDM
Kamis, 21/10/2010 12:55 WIB
PKS Usulkan Dahlan Iskan Jadi Menteri ESDM
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
"Usulan saya yang cocok jadi Menteri ESDM itu Dahlan Iskan, saya kira dia sosok yang tidak punya kepentingan karena di Kementerian ESDM itu daya tariknya luar biasa," ujar Wasekjen PKS, Zulkieflimansyah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2010).
Zul memuji kinerja Dahlan yang tegas dalam mengelola PLN. Sementara itu, Menteri ESDM saat ini dirasa belum optimal mengamankan sektor energi.
"Di Komisi VII yang kita hadapi memang Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menristek yang kinerjanya belum optimal," terang Zul.
Padahal, menurut Zul, Kementerian ESDM harus dikelola secara optimal. Paling tidak Indonesia makin kaya jika memiliki pengelolaan energi yang bagus.
"Kalau reformasi di ESDM itu jalan 80 persen ekonomi di Indonesia itu jalan," beber Zul.
Sementara itu, Darwin Saleh dianggapnya lamban melaksanakan tugas. Darwin baru fokus menjelang satu tahun Pemerintahan SBY.
"Menjelang injury time itu dia mulai menunjukkan keseriusan," tandasnya.
PKS memang partai yang cukup gencar menanggapi reshuffle kabinet. Sebelumnya PKS mengkritisi Kementerian sektor perekonomian dan hukum.
Sementara itu PAN malah membuka adanya rencana reshuffle di internal PKS. Beredar kabar Menkominfo Tiffatul Sembiring akan digantikan mantan Ketua Komisi I DPR dari FPKS, Kemal Stamboel.
(van/lrn
PKS Usulkan Dahlan Iskan Jadi Menteri ESDM
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
<a href='http://openx.detik.com/delivery/ck.php?n=a59ecd1b&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://openx.detik.com/delivery/avw.php?zoneid=24&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a59ecd1b' border='0' alt='' /></a>
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut aroma reshuffle kabinet yang mengarah ke Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh. PKS pun mengusulkan Dirut PLN, Dahlan Iskan, menjadi Menteri ESDM menggantikan Darwin."Usulan saya yang cocok jadi Menteri ESDM itu Dahlan Iskan, saya kira dia sosok yang tidak punya kepentingan karena di Kementerian ESDM itu daya tariknya luar biasa," ujar Wasekjen PKS, Zulkieflimansyah, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2010).
Zul memuji kinerja Dahlan yang tegas dalam mengelola PLN. Sementara itu, Menteri ESDM saat ini dirasa belum optimal mengamankan sektor energi.
"Di Komisi VII yang kita hadapi memang Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menristek yang kinerjanya belum optimal," terang Zul.
Padahal, menurut Zul, Kementerian ESDM harus dikelola secara optimal. Paling tidak Indonesia makin kaya jika memiliki pengelolaan energi yang bagus.
"Kalau reformasi di ESDM itu jalan 80 persen ekonomi di Indonesia itu jalan," beber Zul.
Sementara itu, Darwin Saleh dianggapnya lamban melaksanakan tugas. Darwin baru fokus menjelang satu tahun Pemerintahan SBY.
"Menjelang injury time itu dia mulai menunjukkan keseriusan," tandasnya.
PKS memang partai yang cukup gencar menanggapi reshuffle kabinet. Sebelumnya PKS mengkritisi Kementerian sektor perekonomian dan hukum.
Sementara itu PAN malah membuka adanya rencana reshuffle di internal PKS. Beredar kabar Menkominfo Tiffatul Sembiring akan digantikan mantan Ketua Komisi I DPR dari FPKS, Kemal Stamboel.
(van/lrn
Langganan:
Postingan (Atom)